Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 141 Tahun 2013 Tentang Perasuransian, Indonesia diharuskan untuk dapat mempersiapkan SDM yang kompeten di bidang Perasuransian untuk menghadapi persaingan yang terjadi pasar global. Kebijakan ini turut memberikan harapan serta optimisme seluruh masyarakat di Industri Perasuransian atau dan . Surat Keputusan Menakertrans tersebut berisi mengenai Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi, Golongan Pokok Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib dan Golongan Pokok Jasa Penunjang untuk Jasa Keuangan, Asuransi dan Dana Pensiun

Masih minimnya pemahaman sebagian masyarakat Indonesia mengenai asuransi yang ditunjukan dengan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap proteksi asuransi, kondisi ini secara tidak langsung sudah menghambat pertumbuhan industri dinegara tersebut dalam beberapa dekade silam. Dewasa ini derasnya arus globalisasi memaksa masyarakat serta Industri asuransi yang berada Indonesia untuk segera meningkatkan kompetensi kerja jika ingin mempunyai daya saing  di era global ini. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan pembentukan SKKNI perasuransian. Sebagai standar yang menjadi acuan dalam SKKNI, Indonesia menggunakan model yang menjadi standar kompetensi dengan pengembangan yang menggunakan pendekatan fungsi dari proses kerja guna memproduksi barang dan jasa atau yang lebih dikenal dengan () bukan didasarkan pada Jabatan. Pernyataan ini sesuai dengan ketentuan SKKNI yang tercantum dalam peraturan Menakertrans RI No. 8 Tahun 2012 mengenai Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Nasional Indonesia, pasal 1 ayat 7

SKKNI Perasuransian dibentuk untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten pada bidang perasuransian sehingga SDM tersebut dapat melakukan pengembangan, dapat mengkoordinir, memberikan fasilitas serta melaksanakan jasa asuransi  yang berlaku di pusat dan di daerah, melalui pembinaan serta mengembangkan standar kompetensi pada bidang perasuransian guna memenuhi tuntutan dari industri yang menyediakan jasa asuransi, masyarakat, asosiasi serta praktisi yang diakui di bidang perasuransian secara nasional maupun internasional. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin pelaku bisnis asuransi untuk memberikan perlindungan serta pembinaan  kepada  para stakeholder Asuransi. Fungsi dari pengembangan asuransi didasarkan pada berbagai bagian yang meliputi fungsi kunci dari underwriting,  klaim, reasuransi, pialang, aktuaria, penilaian kerugian serta pengawasan perasuransian. Berbagai fungsi kunci tersebut merupakan sistem multi disiplin yang kemudian terbagi ke dalam beberapa subsistem sebagai fungsi utama atau major functions.

Pelatihan pada SKKNI Perasuransian didesain berdasarkan kluster perumusan standar dengan turut menggunakan modul pelatihan yang diberdasarkan pada Sistem Perumusan Standar Kompetensi. Dimana learning material mengarah pada Performance Criteria dari masing-masing elemen dari unit kompetensi dari bidang sistem standar kompetensi.  Unit kompetensi tersebut kemudian dikemas berdasarkan urutan dari perumusan standar kompetensi. Para peserta yang dinyatakan dalam pelatihan SKKNI akan mendapatkan Sertifikat Kelulusan dari CKP CB Training yang sudah diakui Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Comments are closed.