Di bulan Desember 2015, Indonesia akan menyambut era baru perekonomian yaitu, era . Sebelumnya, dua negara yang masuk dalam negara-negara ASEAN, Malaysia dan Filipina, sudah menerapkan . Kedua negara tersebut sudah ketat untuk hanya menerima tenaga profesi yang sudah memiliki sertifkasi berlisensi. Indonesia pun sudah menetapkan dua belas sektor yang diprioritaskan dan terbagi dalam dua sektor yaitu, sektor perdagangan dan sektor jasa. Semua sektor tersebut diharapkan sudah memiliki profesi melalui SDM. Mewakili masing-masing dari sektor perdagangan dan sektor jasa, berikut ini akan dijelaskan jenis sertifikasi seperti apa yang harus dimiliki oleh tenaga profesi.

Sertifikasi Profesi Dari Sektor Perdagangan

Beberapa bidang yang termasuk dalam sektor perdagangan di Indonesia terdiri dari bidang pertanian, perikanan, industri karet, industri kayu, industri otomotif, industri elektronik, serta industri tekstil. Tenaga profesi yang bergerak dalam sektor perdagangan ini biasanya adalah para pelaku bisnis atau pengusaha. Sebagai contoh, tenaga profesi dari industri elektronik. Setiap tenaga profesi tersebut harus memiliki sertifikasi profesi agar industri elektronik tersebut dapat lebih berkembang dan bersaing dengan para pelaku bisnis lainnya di bidang industri yang sama. Mereka harus melakukan sertifikasi profesi melalui pelatihan SDM. Sehingga tenaga profesi menjadi lebih terampil dan dapat diakui secara ASEAN ketika hendak bekerja atau bersaing dengan negara-negara ASEAN.

Sertifikasi Profesi Dari Sektor Jasa

Beberapa bidang yang termasuk dalam sektor jasa di Indonesia terdiri dari bidang kesehatan, pariwisata, informatika, logistik, serta bidang perhubungan udara. Tenaga profesi yang bergerak dalam sektor ini berhadapan langsung dengan sosial. Sehingga dengan sertifikasi profesi melalui pelatihan SDM, para tenaga profesi dapat lebih profesional kepada klien maupun orang-orang yang memerlukan jasa mereka. Sebagai contoh, tenaga profesi dari bidang kesehatan harus memiliki sertifikasi. Dengan memiliki sertifikasi, maka mereka dapat memperbaiki tingkat pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sehingga tidak menutup kemungkinan dapat meningkatkan sektor perekonomian ketika era MEA datang. Dijelaskan dan diatur dalam PP Nomor 32 Tahun 1996, Pasal 21 dan Pasal 22, menyebutkan setiap tenaga profesi di bidang kesehatan wajib patuh terhadap ketetapan Menteri terkait standar profesi.

Comments are closed.