Direktori Training Indonesia

Info Training dan Seminar Terlengkap di Indonesia

Lebih Mengenal Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Pengembangan kompetensi sumber daya manusia semakin digalakan oleh banyak negara terutama negara berkembang, hal ini dilakukan guna mempersiapkan generasi berkompeten yang dapat membenahi negaranya dan mampu bersaing di era globalisasi ini. Upaya mengukur kemampuan warga negaranya ini juga berlaku di Indonesia. Di negara ini sebuah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI digunakan sebagai acuan didalam sebuah pembinaan. Lalu apa yang dimaksud dengan SKKNI?

Pengertian SKKNI sendiri adalah acuan yang menjadi standar kompetensi seseorang dalam bekerja, dengan didukung beberapa faktor tertentu yang dimilikinya sehingga dapat bekerja atau menduduki jabatan tertentu dan berlaku secara nasional.

SKKNI menjadi indikator untuk mententukan apakah orang tersebut dapat dikatakan kompeten atau tidak terhadap apa yang menjadi keahlian dan kemampuannya yang akan digunakannya dalam menghasilkan sebuah karya yang disesuaikan dengan bidangnya. Sistem ini dipersiapkan pemerintah untuk mempersiapkan kompetensi sumber daya manusianya sedini mungkin agar dapat bersaing dalam memperoleh kesempatan untuk dapat bekerja di bidang pekerjaan dan profesi yang akan digelutinya. Dengan kata lain Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia merupakan sistem yang dianut pemerintah dalam persiapan SDM berkualitas dan kompeten yang diakui diseluruh sektor dan berlaku secara nasional di wilayah NKRI.

Kompetensi kerja merupakan kemampuan bekerja dari setiap individu yang mencakup aspek knowledge atau pengetahuan, attitude atau  atau sikap kerja dan skill atau keterampilan teknis yang disesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Sementara standardisasi kompetensi kerja merupakan proses dalam merumuskan, menerapkan dan menetapkan standar dan kompetensi kerja. Kompetensi kerja ini menjadi penentu mampu atau tidak seseorang dalam menjalankan pekerjaannya. Acuan dari Standar Kompetensi Kerja ini terdapat dalam perundang-undangan No 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan dan  PP No  31 Tahun 2006 mengenai Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Penyusunan SKKNI dilakukan dengan menggunakan format Regional Model Competency Standard atau RMCS yang pada tahun 1998 diperkenalkan dengan Program APSDEP – ILO dimana perumusan mengenai SKKNI dengan model RMCS diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.21/MEN/X/2007 Tentang Tata Cara Penetapan SKKNI.